Latar Belakang Program Kerja Emas

Pertambangan emas skala kecil (PESK) atau ASGM (artisanal and small-scale gold mining) merupakan kegiatan pencarian, penambangan dan pengolahan mineral/batuan mengadung emas yang dilakukan oleh orang per orang atau kelompok kecil masyarakat tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai, karenanya akan berdampak pada pemborosan sumberdaya dan penurunan kualitas lingkungan hidup di suatu daerah. Dampak yang merugikan ini diantaranya adalah :

  1. Proses penggalian menyebabkan terbukanya area menjadi lubang besar dengan kelerengan terjal di sekitar daerah aliran sungai yang berpotensi longsor
  2. Proses pengolahan yang umumnya dilakukan di sekitar tempat tinggal dengan menggunakan zat berbahaya (merkuri) yang berdampak buruk terhadap kesehatan dan turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat di sekitarnya
  3. Pembuangan limbah yang mengandung merkuri pada aliran sungai akan menurunkan kualitas badan sungai dan air sungai serta membahayakan bagi pemanfaatan airnya
  4. Munculnya konflik horizontal akibat perebutan lokasi penambangan dan perambahan kawasan hutan (hutan lindung, konservasi dan taman nasional).

Pajanan merkuri sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup karena bersifat toksik, persisten, bioakumulasi dan dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfir dan kasus pajanan merkuri terhadap manusia dan lingkungan yang paling terkenal adalah kasus “Minamata”. Karena itu,  Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup, telah menyepakati untuk meratifikasi perjanian Konvensi Minanata pada bulan Oktober 2013, yang mengharuskan negara penandatangan untuk membuat langkah langkah strategis untuk menghapuskan penggunaan serta emisi merkuri pada tahun 2018.

Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah Rencana Aksi Nasional Penghapusan Merkuri yang berisi mengenai langkah–langkah strategis yang akan dilaksanakan serta Kementerian/Lembaga yang menjadi penanggungjawabnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri, pembentukan Satgas-Satgas pelaksanaan UU No. 11/2017 di daerah  dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan Peraturan Presiden sebagai tindak lanjut UU No. 11/2017 tersebut. PTPSM-BPPT merupakan salah satu penanggungjawab terhadap Pengembangan Teknologi Alternatif serta pemasyarakatan teknologi / pelatihan kepada para penambang yang diamanatkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Merkuri yang diimplementasikan dalam bentuk Program Kegiatan Inovasi Teknologi Pengolahan Emas Bebas Merkuri dan Teknologi Pengelolaan Dampaknya Pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK).

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah :

  1. Keterkaitan program kegiatan dengan program NAWA CITA dalam meningkatkan  kualitas hidup manusia Indonesia.
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata Mengenai Merkuri
  3. Penanggungjawab terhadap Pengembangan Teknologi Alternatif serta pemasyarakatan teknologi/pelatihan kepada para penambang yang diamanatkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Merkuri
  4. Mendukung dan berperan aktif terhadap program prioritas nasional bidang Kesehatan.